Ketika Ujian Nasional Menjadi Penentu Kelulusan

un

Sejak Ujian Nasional dijadikan patokan atas kelulusan dari Sekolah sejak tahun 2005 silam, kebijakan Ujian Nasional senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tajam. Di satu sisi, ada sebagian pihak yang mendukung dan sebagian lagi ada yang jelas-jelas menentang kehadiran,  tentu dengan argumentasinya masing-masing.

Kelompok pendukung, agar Ujian Nasional tetap dilaksankan berpendapat bahwa ujian nasional masih diperlukan, terutama untuk kepentingan pengendalian mutu pendidikan secara nasional dan penegakan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan. Sementara, dari pihak yang menolak kehadiran Ujian Nasional menganggap bahwa kehadiran Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan telah banyak madlaratnya dari pada manfaatnya, baik dilihat dari sisi psikologis, ekonomis, yuridis dan terutama pedagogis. Ukuran lulus seseorang tidak hanya dilihat dari nilai ujian nasional itu sendiri.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan PGRI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menganggap kebijakan ujian nasional (UN) tidak tepat.  Sebanyak 28,57 persen, guru menganggap UN sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan 42,86 persen sangat tidak tepat.  Kepala sekolah menganggap kebijakan UN tidak tepat 26,15 persen, dan 49.23 persen menganggap kebijakan UN sangat tidak tepat. Adapun pengawas sekolah sebanyak 27 persen menganggap kebijakan UN tidak tepat dan sangat tidak tepat 41,77 persen. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo, bahwa munculnya pesepsi dari ketiga unsur praktisi pendidikan tersebut disebabkan karena Ujian Nasional tidak berhasil meningkatkan semangat belajar, menimbulkan kecurangan, menimbulkan ketegangan murid, dan menanamkan mental koruptif pada anak. (kompas.com, 16-04-2013).

Untuk meredusi polemik dan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional ini,  sejak tahun 2011 pemerintah telah berkompromi dengan menetapkan “sharing”  kontribusi penentuan kelulusan siswa menggunakan formulasi : 40% nilai sekolah dan 60% nilai ujian nasional. Tetapi ketentuan ini tampaknya belum menjadi obat mujarab, malah beresiko memunculkan masalah baru dalam bentuk praktik penggelembungan nilai siswa, yang tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya.

Menurut pendapat saya, ketika sekolah memaksakan dan dipaksakan untuk fokus pada ujian nasional dan menjadikan ujian nasional sebagai tujuan, maka secara langsung atau tidak langsung di sana akan terjadi pengikisan keutuhan makna pendidikan. Malah hanya akan menjadi banyak kecurangan-kecurangan secara sistemik dan disengaja, karena dari pihak sekolah maupun siswanya sendiri sudah berpandangan bahwa ujian nasional merupakan tujuan akhir.

Seorang guru pun harusnya mengarahkan kepada peserta didiknya dan meyakinkan untuk tidak menyontek dan berbuat curang saat ujian. Persoalan hasil (lulus atau tidak lulus), itu adalah urusan Tuhan, bukan menjadi kewajiban mereka. Guru juga harus menegaskan pula, sebagai orang tua (di sekolah maupun di rumah), harus tetap bangga, kalau nanti hasil ujiannya tidak sesuai dengan harapan, yang penting sudah berusaha sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Karena kewajiban dia adalah berusaha belajar dengan sebaik mungkin dan mengisi soal-soal ujian nasional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s